Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Parlemen memainkan peranan yang dominan
Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi
Partai baru hidup bebas dengan sistem multipartai  Pemilu 1955 dilaksanakan sangat demokratis  Hak-hak dasar masyarakat sangat dikurangi  Partai besar mempunyai surat kabar

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Mengaburnya sistem kepartaian
Terbentuknya DPR-GR, peranan legislatif lemah
Penghormatan hak dasar melemah, presiden menyingkirkan lawan-lawan politik
Kebebasan pers meredup, beberapa media yang dibredel
Sentralisasi kekuasaan dominan dalam hubungan pusat daerah

Era Produsen Soeharto

Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Kekuasaan kepresidenan pusat dari seluruh proses politik
Rotasi kekuasaaan politik hampir tidak pernah terjadi
Rekruitmen politik tertutup
Pemilu dilakukan lima tahun sekali
Partai politik dibatasi
Hak-hak dasar manusia dibatasi.

Era Pasca Soeharto

Demokrasi Era Transisi (1998-sekarang)
Kepala negara dan kepala daerah dipilih lagsung
Sistem presidensial dengan multipartai
Kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berpendapat
Lembaga perwakilan terdiri dari DPR dan DPD
Lembaga pengadilan diawasi komisi yudisial
Munculnya komisi-komisi negara.