Mekanisme pemilihan presiden ini cukup sederhana, nama-nama calon presiden yang terjaring semua berhak menjadi presiden. Kok bisa seperti ini? Sangat bisa. Kenapa? kita bercermin dari putusan MK yang memberlakukan suara terbayak untuk pileg. Pilpres yang akan dilaksanakan tahun 2009 memungkinkan sekali ini dilakukan, dimana siapapun calon yang diusung partai berhak menduduki jabatan sebagai presiden jika calon tersebut mendapat suara terbanyak sedangkan untuk wakilnya diberikan secara lagsung kepada calon yang mendapat suara terbanyak kedua.

Mengenai ET (Electoral Treshold) yang sudah diputuskan, ini yang menjadi tolak ukur kita bersama, dimana partai yang benar-benar mempunyai basis pendukung (kader) atau hanya sekedar mencari sensasi saja. Disinilah ET menemui kontekstualisasinya.

Dilihat dari pendidikan politik masyarakat, mekanisme ini sangat mendukung adanya  transparansi, akuntabilitas seorang pemimpin. Masyarakat tidak lagi merasa dibodohi dengan adanya sistem paket yang selama ini dilaksanakan, karena tidak menutup kemungkinan yang jadi presiden adalah bukan kehendak rakyat sesungguhnya, justru wakilnya yang berperan besar mejadikan dia sebagai presiden. Disamping itu juga mekanisme ini akan menciptakan hubungan yang harmonis karena sedari awal meraka sudah tahu kapasitasnya masing-masing.

Banyak contoh terjadi tatkala pemilihan pemimpin kabupaten, kota, propinsi maupun pemimpin nasional itu dilakukan secara paket. Kenyataan yang terjadi bukannya membangun tim work yang solid dalam mewujudkan cita-cita bersama, justru yang terjadi adalah ketidakharmonisan diantara keduanya. Hal ini sangat dimungkinkan karena mereka tidak mengetahui secara pasti seberapa besar dukungan yang diberikan rakyat kepadanya. Efek dari ketidakharmonisan pemimpin ini adalah rakyat jadi tidak terurus, pembangunan yang terbengkalai dan yang lebih parah adalah mereka hanya memikirkan kekuasan dengan bermain opini untuk meningkatkan citra masing-masing. Mereka cenderung berjalan sendiri-sendiri, koordinasi tidak terjadi lagi.

Penyakit ini sebenarnya sudah lama menjangkiti birokrasi kita. Pola-pola kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan sektoral. Efek jangka panjangnya tidak benar-benar dipikirkan secara serius, yang dilihat adalah hasil sesaat dan membuat rakyat ketergantungan.