Mekanisme pemilihan presiden ini cukup sederhana, nama-nama calon presiden yang terjaring semua berhak menjadi presiden. Kok bisa seperti ini? Sangat bisa. Kenapa? kita bercermin dari putusan MK yang memberlakukan suara terbayak untuk pileg. Pilpres yang akan dilaksanakan tahun 2009 memungkinkan sekali ini dilakukan, dimana siapapun calon yang diusung partai berhak menduduki jabatan sebagai presiden jika calon tersebut mendapat suara terbanyak sedangkan untuk wakilnya diberikan secara lagsung kepada calon yang mendapat suara terbanyak kedua.

Mengenai ET (Electoral Treshold) yang sudah diputuskan, ini yang menjadi tolak ukur kita bersama, dimana partai yang benar-benar mempunyai basis pendukung (kader) atau hanya sekedar mencari sensasi saja. Disinilah ET menemui kontekstualisasinya.

Dilihat dari pendidikan politik masyarakat, mekanisme ini sangat mendukung adanya  transparansi, akuntabilitas seorang pemimpin. Masyarakat tidak lagi merasa dibodohi dengan adanya sistem paket yang selama ini dilaksanakan, karena tidak menutup kemungkinan yang jadi presiden adalah bukan kehendak rakyat sesungguhnya, justru wakilnya yang berperan besar mejadikan dia sebagai presiden. Disamping itu juga mekanisme ini akan menciptakan hubungan yang harmonis karena sedari awal meraka sudah tahu kapasitasnya masing-masing.

Banyak contoh terjadi tatkala pemilihan pemimpin kabupaten, kota, propinsi maupun pemimpin nasional itu dilakukan secara paket. Kenyataan yang terjadi bukannya membangun tim work yang solid dalam mewujudkan cita-cita bersama, justru yang terjadi adalah ketidakharmonisan diantara keduanya. Hal ini sangat dimungkinkan karena mereka tidak mengetahui secara pasti seberapa besar dukungan yang diberikan rakyat kepadanya. Efek dari ketidakharmonisan pemimpin ini adalah rakyat jadi tidak terurus, pembangunan yang terbengkalai dan yang lebih parah adalah mereka hanya memikirkan kekuasan dengan bermain opini untuk meningkatkan citra masing-masing. Mereka cenderung berjalan sendiri-sendiri, koordinasi tidak terjadi lagi.

Penyakit ini sebenarnya sudah lama menjangkiti birokrasi kita. Pola-pola kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan sektoral. Efek jangka panjangnya tidak benar-benar dipikirkan secara serius, yang dilihat adalah hasil sesaat dan membuat rakyat ketergantungan.

Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Parlemen memainkan peranan yang dominan
Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi
Partai baru hidup bebas dengan sistem multipartai  Pemilu 1955 dilaksanakan sangat demokratis  Hak-hak dasar masyarakat sangat dikurangi  Partai besar mempunyai surat kabar

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Mengaburnya sistem kepartaian
Terbentuknya DPR-GR, peranan legislatif lemah
Penghormatan hak dasar melemah, presiden menyingkirkan lawan-lawan politik
Kebebasan pers meredup, beberapa media yang dibredel
Sentralisasi kekuasaan dominan dalam hubungan pusat daerah

Era Produsen Soeharto

Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Kekuasaan kepresidenan pusat dari seluruh proses politik
Rotasi kekuasaaan politik hampir tidak pernah terjadi
Rekruitmen politik tertutup
Pemilu dilakukan lima tahun sekali
Partai politik dibatasi
Hak-hak dasar manusia dibatasi.

Era Pasca Soeharto

Demokrasi Era Transisi (1998-sekarang)
Kepala negara dan kepala daerah dipilih lagsung
Sistem presidensial dengan multipartai
Kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berpendapat
Lembaga perwakilan terdiri dari DPR dan DPD
Lembaga pengadilan diawasi komisi yudisial
Munculnya komisi-komisi negara.